Slawi(arwiranews.com) Bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak virus corona (Covid-19) di Kabupaten Tegal dipastikan merata. Bantuan tidak akan tumpang tindih karena pencocokan atau validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rutin dilakukan petugas di tingkat desa.
Demikian disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah, saat ditemui, Jumat (8/5).
Menurut bupati, warga yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dipastikan tidak menerima bantuan tunai Rp600 ribu. Begitu pula bagi warga yang sudah menerima bantuan tunai maupun nontunai, tidak akan menerima bantuan dari gubernur Jawa Tengah.
“Intinya, data kita satu. Tidak boleh tumpang tindih. Kalau sudah dapat bantuan, tidak mendapatkan lagi, karena dibagi untuk warga lainnya,” terang Umi.
Dia menjelaskan, pendataan KPM diawali dari musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel). Hasil dari musyawarah itu, divalidasi oleh petugas fasilitator atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Lalu, pendataan itu diverifikasi oleh camat dan dilanjutkan ke Dinas Sosial (Dinsos). Hasil dari pendataan itu, digunakan untuk pembagian bansos dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.
“Semua data satu pintu. Jika ada yang belum terdata, maka bisa diusulkan melalui RT dan desa. Nanti bisa mendapatkan bantuan di tahap berikutnya,” ujar Umi.
Dia mengungkapkan, bantuan sosial dari Pemkab Tegal berupa beras sebanyak 20 kilogram (Kg). Jumlah KPM yang menerimanya 69.667 kepala keluarga (KK). Sedangkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa sembako senilai Rp200 ribu. Jumlah penerimanya lebih dari 70 ribu KPM.
“Kalau dari pemerintah pusat berupa uang tunai Rp600 ribu. Hari ini (Jumat) mulai dibagikan,” tutupnya.
(Sumber Radartegal.com)
