Status Bencana Nasional Diperdebatkan, Eko Wiratno Paparkan Untung–Ruginya bagi Negara

Perdebatan mengenai perlu tidaknya suatu bencana ditetapkan sebagai Bencana Nasional hampir selalu mengemuka setiap kali Indonesia menghadapi kejadian dengan korban besar dan kerusakan luas. Di ruang publik, isu ini kerap dipersempit menjadi urusan lambat-cepatnya keputusan di tingkat pusat, bahkan dipersonalisasi kepada presiden yang sedang berkuasa.

Padahal, di balik sebuah keputusan penetapan status Bencana Nasional, terdapat konsekuensi panjang di bidang ekonomi, politik, diplomasi, tata kelola sumber daya alam, hingga stabilitas nasional. Indonesia adalah negara besar dengan struktur pemerintahan yang kompleks. Karena itu, penetapan status Bencana Nasional sejatinya merupakan keputusan strategis negara, bukan sekadar tindakan administratif.

Agar diskusi publik lebih proporsional, penting untuk memahami kerangka ilmiah, manfaat, sekaligus risiko dari penetapan status Bencana Nasional.

Kerangka Konseptual: Apa Itu Status Bencana Nasional?

Dalam konteks regulasi Indonesia, penanggulangan bencana diatur, antara lain, melalui:

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
PP No. 21 Tahun 2008,
serta berbagai kebijakan turunan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Secara teoritis, literatur kebencanaan global (misalnya konsep disaster governance dan kajian UNDRR) menggarisbawahi beberapa indikator yang biasanya menjadi dasar penetapan bencana berskala nasional, antara lain:

Skala dampak melampaui kapasitas daerah untuk menanganinya.
Kebutuhan sumber daya jauh di atas kemampuan anggaran provinsi/kabupaten.
Kerusakan infrastruktur melumpuhkan fungsi ekonomi dan sosial dalam jangka menengah.
Diperlukan koordinasi lintas-instansi secara terpusat, bukan lagi parsial.
Terdapat risiko lanjutan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Dalam teori kebencanaan modern, banyak bencana besar dipahami melalui Model PAR (Pressure and Release), yakni bencana bukan hanya akibat fenomena alam (curah hujan ekstrem, gempa, dan sebagainya), melainkan akumulasi masalah struktural: tata ruang yang tidak terkendali, deforestasi, alih fungsi lahan, hingga lemahnya mitigasi.

Konsekuensinya, penetapan status Bencana Nasional tidak hanya menandai situasi darurat hari ini, tetapi juga membuka pintu kewajiban negara untuk mengulas ulang akar masalah. Di titik ini, berbagai kepentingan mulai bertemu dan kadang saling berbenturan.

Manfaat Penetapan Bencana Nasional bagi Negara

1. Akses Dana Darurat Lebih Cepat

Dengan status Bencana Nasional, pemerintah pusat memiliki landasan untuk:

mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB,
menggerakkan dana darurat lintas kementerian,
mendorong BUMN menyalurkan bantuan melalui skema CSR kebencanaan,
melakukan realokasi APBN secara lebih leluasa untuk penanganan dan pemulihan.

Secara konsep, ini sejalan dengan prinsip rapid response funding yang direkomendasikan lembaga-lembaga internasional, agar negara tidak kehilangan “golden hours” dalam penanganan bencana.

2. Koordinasi Terpusat dan Lebih Tegas

Status nasional memudahkan penerapan Incident Command System (ICS) yang terpusat. Dampaknya:

TNI dapat bergerak lebih cepat dalam dukungan logistik dan evakuasi,
Polri fokus pada pengamanan dan pengaturan lalu lintas,
Basarnas mengambil peran utama dalam pencarian dan penyelamatan,
kementerian teknis bergerak secara serentak dengan mandat yang jelas.

Koordinasi satu komando ini berpotensi mengurangi hambatan birokrasi yang sering muncul jika penanganan hanya mengandalkan pemerintah daerah.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lebih Terstruktur

Dalam status Bencana Nasional, pemerintah pusat dapat:

mempercepat perbaikan jembatan, jalan nasional, bandara, dan pelabuhan,
memulihkan listrik, jaringan air bersih, serta infrastruktur vital lain,
merancang program rekonstruksi jangka menengah–panjang yang terintegrasi.

Bagi wilayah strategis seperti Sumatra—yang merupakan salah satu tulang punggung logistik dan energi nasional—pemulihan infrastruktur yang cepat sangat menentukan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

4. Akses Bantuan Internasional Lebih Jelas

Secara diplomatik, status Bencana Nasional menjadi landasan hukum bagi negara lain atau lembaga internasional untuk:

mengirim tim SAR,
memberikan bantuan medis,
menyuplai alat berat dan peralatan teknis,
menyiapkan fasilitas evakuasi dan logistik.

Tanpa status ini, bantuan internasional sering terkendala protokol, perizinan, hingga prosedur kerja sama antarnegara.

Risiko dan Konsekuensi bagi Negara

1. Tekanan Besar terhadap APBN

Kerusakan infrastruktur dan permukiman dalam skala luas berpotensi menimbulkan kebutuhan pendanaan hingga puluhan triliun rupiah. Ketika status nasional ditetapkan, tanggung jawab pembiayaan lebih banyak bergeser ke APBN, sehingga:

ruang fiskal menyempit,
program lain berpotensi tertunda atau direalokasi,
pemerintah harus berhati-hati menjaga kredibilitas anggaran di mata pasar dan lembaga keuangan.

2. Implikasi Politik dan Tata Kelola

Penetapan Bencana Nasional hampir pasti mengundang pertanyaan publik dan legislatif:

apakah mitigasi dan tata ruang selama ini telah dijalankan dengan baik,
sejauh mana pengawasan izin industri ekstraktif dilakukan,
apakah ada kelalaian dalam pengelolaan lingkungan dan kawasan resapan.

Isu-isu ini membawa konsekuensi politik, baik terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Status Bencana Nasional, dalam kacamata politik, sering dipersepsikan sebagai pengakuan atas adanya kegagalan tata kelola.

3. Masuknya Pengaruh dan Agenda Pihak Eksternal

Bantuan internasional dalam skala besar kadang disertai dengan:

syarat diplomatik,
dorongan standar lingkungan tertentu,
atau permintaan audit tata kelola.

Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak terkait kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan domestik.

4. Preseden bagi Bencana di Daerah Lain

Ketika satu kejadian ditetapkan sebagai Bencana Nasional, daerah lain yang mengalami bencana besar berpotensi mengajukan tuntutan serupa. Hal ini menimbulkan diskusi:

bagaimana konsistensi kriteria,
seberapa besar kemampuan negara menanggung konsekuensi jika status serupa diminta di banyak wilayah secara berulang.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Sektor Ekonomi

1. Kemudahan Klaim Force Majeure dan Asuransi

Penetapan Bencana Nasional memperkuat posisi kejadian sebagai force majeure. Hal ini memudahkan:

perusahaan logistik,
pelaku industri,
operator pelabuhan dan transportasi,

untuk mengajukan klaim asuransi, restrukturisasi kontrak, atau penyesuaian kewajiban tertentu.

2. Insentif dan Relaksasi Kebijakan

Pemerintah biasanya dapat memberikan:

penundaan atau keringanan pajak,
kemudahan impor peralatan dan logistik kebutuhan pemulihan,
relaksasi administratif bagi usaha yang terdampak.

Langkah ini membantu menjaga kelangsungan usaha dan lapangan kerja di wilayah bencana.

3. Peluang Rekonstruksi Ekonomi

Tahap rekonstruksi memunculkan kebutuhan:

jasa konstruksi dan infrastruktur,
bahan bangunan (semen, baja, dan lainnya),
layanan logistik.

Bagi sebagian pelaku usaha, ini menjadi peluang bisnis. Namun, dalam perspektif tata kelola, hal tersebut juga menuntut transparansi agar proyek-proyek rekonstruksi tetap akuntabel dan tepat sasaran.

4. Dampak Negatif: Gangguan Aktivitas Ekonomi

Di sisi lain, penetapan status Bencana Nasional juga mengakui bahwa:

pelabuhan,
jaringan jalan,
pusat produksi,

di wilayah terdampak memang berada dalam gangguan serius. Aktivitas ekspor-impor, industri pengolahan, hingga distribusi logistik dapat menurun tajam dalam jangka tertentu.

Dalam analisis risiko negara (country risk), kawasan yang berulang kali mengalami bencana besar tanpa perbaikan tata kelola berpotensi dipersepsikan sebagai wilayah berisiko tinggi oleh investor, sehingga memengaruhi minat investasi jangka panjang.

Audit Lingkungan dan Industri: Titik Sensitif

Salah satu konsekuensi yang jarang disorot adalah potensi audit menyeluruh terhadap:

hutan dan kawasan lindung,
izin tambang dan energi,
perkebunan skala besar,
kualitas tata ruang dan drainase,
kegiatan yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Dalam proses pemulihan pascabencana, pemerintah dan publik berpeluang melihat lebih jelas:

siapa yang memanfaatkan kawasan resapan,
bagaimana pengawasan terhadap alih fungsi lahan dilakukan,
sejauh mana aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana.

Aspek inilah yang menjadikan penetapan Bencana Nasional tidak semata persoalan teknis, melainkan juga menyentuh kepentingan ekonomi dan politik berbagai pihak.

Dampak bagi UMKM dan Masyarakat

Bagi UMKM, status Bencana Nasional sering kali membuka peluang:

akses bantuan modal pemulihan,
program restrukturisasi dan relaksasi kredit,
pembebasan atau pengurangan retribusi tertentu,
kebijakan perlindungan konsumen dan pengawasan harga barang pokok.

Sementara bagi masyarakat terdampak langsung, status ini dapat memperkuat:

skala dan kecepatan distribusi logistik (pangan, air bersih, kebutuhan dasar),
kapasitas pelayanan kesehatan darurat,
program rehabilitasi rumah dan fasilitas sosial,
pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemulihan.

Dengan kata lain, bagi warga di lapangan, Bencana Nasional berarti kehadiran negara secara lebih penuh dalam masa-masa sulit.

Mengapa Keputusan Tidak Sederhana?

Keputusan mengenai penetapan status Bencana Nasional berada di titik pertemuan berbagai dimensi:

ilmiah (data kerusakan dan kapasitas penanganan),
hukum (kerangka regulasi dan kewenangan),
ekonomi (kemampuan fiskal dan dampak terhadap sektor usaha),
politik (akuntabilitas dan persepsi publik),
lingkungan (tata kelola sumber daya alam dan tata ruang),
diplomasi (hubungan dan bantuan internasional).

Presiden dan pemerintah pusat berada dalam posisi untuk menimbang seluruh aspek tersebut secara sekaligus. Dalam praktik, keputusan yang terlalu cepat dapat dinilai terburu-buru, sementara keputusan yang terlalu lambat dinilai kurang responsif. Di sinilah perlunya pemahaman publik bahwa proses penetapan status Bencana Nasional adalah proses multi-dimensi, bukan sekadar “setuju atau tidak setuju”.

Bencana sebagai Cermin Tata Kelola

Berbagai kajian kebencanaan menunjukkan, sebagian besar bencana besar tidak berdiri sendiri sebagai fenomena alam. Kerentanan yang tinggi sering kali lahir dari:

tata ruang yang tidak disiplin,
pemanfaatan lahan yang mengabaikan daya dukung lingkungan,
lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan,
minimnya investasi pada mitigasi dan adaptasi.

Dengan demikian, perdebatan tentang penetapan status Bencana Nasional seharusnya tidak berhenti pada isu administratif atau politik jangka pendek. Lebih jauh, momen ini dapat menjadi cermin tata kelola:

sejauh mana negara melindungi warga,
sejauh mana pembangunan memperhitungkan risiko bencana,
sejauh mana kepentingan ekonomi diseimbangkan dengan keselamatan publik dan kelestarian lingkungan.

Harapannya, setiap bencana besar menjadi titik tolak pembelajaran, bukan sekadar perulangan siklus darurat–lupa–darurat lagi. Keputusan negara, termasuk dalam penetapan status Bencana Nasional, idealnya berpijak pada data, sains, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, agar masyarakat—terutama kelompok rentan—tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban terberat.(**)