Dari Solo, Menyimak Masa Depan Ekonomi Indonesia 2026

SOLO(JARINGAN ARWIRA MEDIA GROUP)- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Solo bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Solo dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Solo menggelar Seminar Akhir Tahun bertajuk “Masa Depan Purbayanomics: Outlook Ekonomi 2026”, Jumat (19/12/2025), di Adhiwangsa Hotel, Solo. Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus proyeksi arah perekonomian nasional dan regional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sejumlah narasumber hadir dalam seminar ini, antara lain Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo Dwiyanto Cahyo Sumirat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Bhimo Rizky Samudro, Staf Khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dwidadi Sugito, Ketua ISEI Solo Lukman Hakim.

Risiko Global dan Kewaspadaan Domestik

Dwiyanto Cahyo Sumirat memaparkan bahwa perekonomian global hingga 2026 masih dibayangi sejumlah risiko besar. Setidaknya terdapat lima risiko utama, yakni berlanjutnya kebijakan tarif Amerika Serikat dan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, perlambatan serta fragmentasi pertumbuhan ekonomi global, tingginya utang publik dan suku bunga di negara maju, meningkatnya kerentanan sistem keuangan global, serta maraknya aset keuangan digital dan kripto yang belum sepenuhnya terkendali.

“Ketidakpastian global masih akan berlangsung. Karena itu, ketahanan ekonomi domestik menjadi kunci agar dampaknya bisa diredam,” ujar Dwiyanto.

Meski demikian, ia menilai kondisi perekonomian Jawa Tengah pada 2025 relatif terkendali. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan berada di kisaran 4,8–5,6 persen, dengan inflasi yang diperkirakan stabil di level 2,5 persen plus minus 1 persen. Stabilitas tersebut ditopang oleh pengendalian harga pangan dan energi, efektivitas pengendalian inflasi daerah, serta pemulihan ekonomi setelah sempat mengalami penurunan tajam.

Namun, tantangan besar diperkirakan muncul pada 2026. Konflik geopolitik global, ketidakpastian pasar keuangan, dan ancaman perubahan iklim berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, terutama sektor pertanian, energi, dan industri.

“2025 relatif optimistis, tetapi 2026 membutuhkan kewaspadaan dan kesiapan kebijakan yang lebih adaptif,” katanya.

Bank Indonesia juga menyoroti lima sektor unggulan yang dinilai menjadi penggerak utama perekonomian Jawa Tengah, yakni industri tekstil, furnitur (mebel), makanan dan minuman, alas kaki, serta sektor infrastruktur dan konektivitas yang menopang logistik dan transportasi.

Industri pengolahan diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan Jawa Tengah ke depan, didukung oleh potensi tenaga kerja, iklim investasi yang relatif kondusif, dan posisi geografis yang strategis. Penguatan sektor-sektor ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan global.

Perumahan dan Peran UMKM

Dari sisi kebijakan sektoral, Dwidadi Sugito menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menjalankan program kredit perumahan bersubsidi yang ditujukan khusus bagi pelaku UMKM yang terkait dengan sektor perumahan. Program ini melibatkan lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dua bank swasta, serta 12 bank daerah.

Pemerintah juga menetapkan batas harga rumah berdasarkan zona wilayah. Zona 1 ditetapkan Rp 166 juta, meliputi Pulau Jawa di luar Jabodetabek serta sebagian besar Sumatera. Zona 2 untuk Kalimantan sebesar Rp 182 juta, Zona 3 untuk Sulawesi Rp 173 juta, Zona 4 untuk Maluku dan Nusa Tenggara Rp 185 juta, serta Zona 5 untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 240 juta.

“Kredit perumahan ini diharapkan tidak hanya menyediakan rumah terjangkau, tetapi juga menggerakkan sektor riil dan UMKM pendukungnya,” ujar Dwidadi.

Sementara itu Dekan FEB UNS Bhimo Rizky Samudro menjelaskan bahwa Purbayanomics merupakan pendekatan kebijakan ekonomi yang berciri khas Indonesia, dengan penekanan pada peran aktif pemerintah dalam mendorong pertumbuhan. Salah satu cirinya adalah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, dengan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen dari produk domestik bruto atau sekitar Rp 689 triliun, guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen.

Selain itu, pemerintah berencana melakukan injeksi likuiditas sekitar Rp 200 triliun ke sistem keuangan agar sektor riil dapat bergerak lebih cepat. Proses belanja negara juga dipercepat agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat.

“Purbayanomics tidak hanya pro-pertumbuhan, tetapi juga menekankan perlindungan konsumen dan keadilan sosial,” kata Bhimo.

Habibienomics, Friedman, dan Prabowonomics

Ketua ISEI Solo Lukman Hakim, Ph.D., mengaitkan Purbayanomics dengan dua aliran besar pemikiran ekonomi, yakni Habibienomics dan moneterisme ala Milton Friedman. Habibienomics mengkritik kebijakan suku bunga tinggi yang dinilai menghambat sektor riil, sementara moneterisme Friedman menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar secara terukur.

Menurut Lukman, Purbayanomics menggabungkan intervensi aktif pemerintah ala Habibie dengan pendekatan moneter yang lebih terukur. Ia juga menyebut Purbaya sebagai representasi atau “proxy” pemikiran Prabowonomics, khususnya dalam kebijakan moneter dan keuangan.

Salah satu peserta seminar, Dwi Suci Lestariana dari Klaten, menilai forum ini penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi makro dengan realitas di daerah. Ia berharap wacana Purbayanomics tidak berhenti di level konsep, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menyentuh sektor riil dan masyarakat.

“Kebijakan ekspansif harus dibarengi tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama UMKM dan daerah,” ujar Dwi Suci.

Ia menambahkan, Jawa Tengah memiliki potensi besar, tetapi membutuhkan kesinambungan kebijakan pusat dan daerah agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan.