Infrastruktur Pertanian Modern: Investasi atau Beban Baru untuk Petani Kecil? Oleh DWI SUCI LESTARIANA Dosen Agroteknologi UBY dan Direktur Eksekutif EWRC Indonesia

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan produktivitas sektor agrikultur, pemerintah gencar membangun dan merehabilitasi infrastruktur pertanian: irigasi, embung, jalan usaha tani, mekanisasi, hingga teknologi digital. Namun, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah “infrastruktur pertanian modern” benar-benar menjadi investasi yang membawa manfaat bagi petani kecil, atau justru berpotensi menjadi beban baru yang menambah tekanan bagi mereka?

Urgensi Infrastruktur Pertanian

Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan klasik: fragmentasi lahan, produktivitas rendah, biaya produksi tinggi, dan infrastruktur yang belum merata. Pemerintah menyadari, tanpa infrastruktur yang kuat—mulai dari irigasi, jalan, gudang penyimpanan, hingga fasilitas distribusi—potensi sektor pertanian tidak akan optimal.

Pembangunan bendungan, embung, saluran irigasi, jalan usaha tani, serta penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian menjadi bagian dari strategi besar untuk mengubah wajah pertanian Indonesia dari tradisional menjadi modern, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, infrastruktur pertanian seharusnya dipandang sebagai investasi strategis yang memperkuat produksi dan kesejahteraan petani.

Namun, investasi besar ini juga menyimpan sisi lain. Tanpa perencanaan inklusif dan dukungan kelembagaan yang kuat, petani kecil justru berisiko tertinggal di tengah gelombang modernisasi.

Dampak Positif: Efisiensi dan Daya Saing

Modernisasi infrastruktur pertanian, jika dijalankan dengan tepat, membawa berbagai manfaat nyata. Pertama, infrastruktur irigasi yang andal memungkinkan petani memperpanjang masa tanam, meningkatkan indeks pertanaman, dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Program rehabilitasi irigasi yang dilakukan di banyak daerah telah menurunkan kerugian air dan memperluas area tanam.

Kedua, jalan usaha tani dan akses logistik yang lebih baik menekan biaya distribusi dan pasca-panen. Petani dapat mengirim hasil panen lebih cepat, menjaga kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar. Ketiga, mekanisasi dan digitalisasi pertanian meningkatkan efisiensi. Alat mesin pertanian, pompa, sensor air, hingga sistem pertanian presisi membuka peluang bagi peningkatan hasil dengan penggunaan sumber daya lebih hemat.

Keempat, infrastruktur penyimpanan dan pengolahan hasil seperti gudang berpendingin (cold storage) membantu menjaga harga komoditas tetap stabil, terutama di musim panen raya. Dengan cara ini, infrastruktur modern berpotensi memperkuat daya saing pertanian nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan.

Risiko dan Beban bagi Petani Kecil

Namun, di sisi lain, pembangunan infrastruktur modern juga dapat menjadi beban baru bagi petani kecil. Pertama, tidak semua petani memiliki akses terhadap infrastruktur tersebut. Banyak proyek besar hanya terpusat di kawasan produktif atau milik kelompok tani besar, sementara petani kecil di daerah terpencil belum tersentuh.

Kedua, biaya adaptasi terhadap teknologi baru cukup tinggi. Penggunaan alat modern memerlukan pelatihan, modal, dan pemeliharaan. Petani kecil yang minim permodalan sulit menanggung beban itu. Ketiga, skala ekonomi menjadi hambatan. Mekanisasi pertanian efektif untuk lahan luas, sedangkan mayoritas petani Indonesia menggarap lahan di bawah 0,5 hektar.

Keempat, infrastruktur fisik tidak cukup jika tidak diiringi dukungan nonfisik seperti pendampingan, penyuluhan, akses pembiayaan, dan penguatan pasar. Tanpa sinergi, infrastruktur hanya menjadi “monumen pembangunan” yang tidak digunakan optimal.

Kelima, ketimpangan akses dan manfaat menjadi ancaman serius. Ketika kelompok besar mendapat prioritas akses, petani kecil semakin tertinggal dan ketimpangan ekonomi di pedesaan melebar. Modernisasi tanpa keadilan hanya akan menciptakan dua kelas baru di sektor pertanian: yang mampu menyesuaikan, dan yang tersisih.

Realitas di Lapangan

Lebih dari 80 persen petani Indonesia tergolong petani kecil. Mereka bekerja di lahan sempit, dengan modal terbatas dan bergantung pada metode konvensional. Bagi mereka, infrastruktur modern bisa menjadi peluang sekaligus tekanan.

Contohnya, jalan usaha tani yang dibangun memang memudahkan transportasi hasil panen, tetapi jika tidak terhubung ke pasar atau gudang, manfaatnya terbatas. Alat mesin pertanian yang didistribusikan oleh pemerintah sering kali tidak sesuai kebutuhan lokal—terlalu besar, sulit dioperasikan, atau tidak ada biaya perawatan. Akibatnya, sebagian alat hanya tersimpan di gudang kelompok tani.

Selain itu, akses pembiayaan menjadi kendala klasik. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya menjangkau petani kecil karena syarat administrasi dan agunan. Tanpa dukungan kredit mikro atau koperasi tani yang kuat, sulit bagi petani kecil untuk memanfaatkan infrastruktur baru secara maksimal.

Antara Investasi dan Beban

Dari perspektif ekonomi pembangunan, infrastruktur pertanian modern seharusnya menjadi investasi produktif—memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan petani. Namun, dalam praktiknya, investasi ini baru menjadi beban jika:

Aksesnya tidak merata.
Tidak disertai peningkatan kapasitas SDM petani.
Tidak ada integrasi antara pembangunan fisik dan ekosistem agribisnis.

Dengan kata lain, infrastruktur bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperkuat sistem pertanian yang inklusif. Tanpa dukungan ekosistem, alat yang canggih pun tidak akan meningkatkan kesejahteraan petani kecil.

Arah Kebijakan: Pro-Petani Kecil

Agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi investasi, ada beberapa arah kebijakan yang perlu ditekankan.

Pertama, perluasan akses dan pemerataan pembangunan. Pemerintah harus memastikan infrastruktur menjangkau daerah terpencil, bukan hanya sentra produksi besar. Prioritas dapat diberikan kepada wilayah dengan jumlah petani kecil terbanyak dan produktivitas terendah.

Kedua, program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Petani harus disiapkan untuk memahami, mengoperasikan, dan merawat infrastruktur baru. Pendampingan ini sebaiknya dilakukan berbasis komunitas dan kelompok tani agar keberlanjutan terjaga.

Ketiga, pembiayaan inklusif. Pemerintah dan perbankan perlu menciptakan skema kredit mikro yang sesuai karakter petani kecil, misalnya sewa alat bersama, sistem bagi hasil, atau koperasi pengguna alat.

Keempat, penguatan rantai nilai pertanian. Infrastruktur hulu harus terhubung dengan hilir—pasar, pengolahan, dan logistik. Tanpa integrasi ini, petani kecil tetap lemah di posisi tawar meski produktivitas meningkat.

Kelima, pemeliharaan dan partisipasi masyarakat lokal. Infrastruktur pertanian sering cepat rusak karena tidak dikelola bersama. Melibatkan petani dalam pengawasan dan pemeliharaan akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Menatap ke Depan

Infrastruktur pertanian modern adalah langkah penting menuju transformasi ekonomi desa. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah bendungan, panjang jalan, atau nilai proyek, melainkan dari sejauh mana kehidupan petani kecil berubah menjadi lebih sejahtera dan berdaya.

Jika kebijakan ini dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan berpihak pada petani kecil, maka infrastruktur pertanian modern dapat menjadi investasi sosial-ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, jika hanya mengejar target pembangunan fisik tanpa menyentuh akar persoalan, maka ia hanya akan menjadi beban baru di pundak mereka yang paling lemah.

Pada akhirnya, modernisasi pertanian bukan sekadar mengganti cangkul dengan mesin, melainkan mengubah cara pandang pembangunan: bahwa kemajuan tidak boleh meninggalkan mereka yang bekerja paling keras di sawah dan ladang.(**)