Refleksi Setahun Kepemimpinan Boyolali, Lukman Hakim UNS Ajak Publik Kritis terhadap Jargon Pembangunan

BOYOLALI – Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Boyolali menggelar diskusi terbuka bertema refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sabtu (8/2/2026), bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boyolali.

Diskusi terbuka ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, mulai dari akademisi, birokrasi, hingga legislatif. Hadir sebagai pembicara antara lain akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, PhD; Kepala Kesbangpol Boyolali, Bambang Sutanto; serta anggota DPRD Boyolali, Wasono Joko Raharjo. Sejumlah tokoh masyarakat, alumni HMI, dan peserta dari berbagai kalangan turut mengikuti diskusi yang berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis.

Forum refleksi ini menjadi ruang evaluasi publik terhadap satu tahun perjalanan kepemimpinan Bupati Boyolali Agus Irawan dan Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana yang dilantik pada Februari 2025. Kepemimpinan pasangan ini dinilai menarik perhatian publik karena lahir dari kontestasi politik yang cukup fenomenal dalam Pilkada 2024.

Dalam pilkada tersebut, pasangan Agus Irawan–Dwi Fajar Nirwana berhasil mengalahkan petahana yang didukung hampir 90 persen kekuatan legislatif. Dengan dukungan tiga partai politik yang hanya memiliki sekitar 10 kursi DPRD, pasangan ini justru keluar sebagai pemenang dan memimpin Boyolali untuk periode 2025–2030.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS Surakarta, Lukman Hakim, dalam paparannya menyampaikan bahwa refleksi kepemimpinan daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional dan regional. Menurutnya, kebijakan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan dan narasi pembangunan yang dibangun oleh pemerintah pusat.

“Pembangunan daerah, termasuk Boyolali, selalu berada dalam kerangka kebijakan nasional. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah perlu dilihat secara kontekstual,” ujar Lukman.

Ia menjelaskan bahwa sejak dekade 1950-an, pemerintah pusat telah menggunakan berbagai istilah dan jargon pembangunan. Mulai dari konsep development pada 1950-an, transformation pada 1970-an, agglomeration pada 1980-an, stakeholders pada 1990-an, hingga konsep governance atau tata kelola yang berkembang sejak awal 2000-an.

Namun demikian, Lukman mengingatkan agar penggunaan jargon pembangunan tersebut tidak berhenti pada tataran wacana. Ia menilai penting untuk mengkritisi sejauh mana narasi pembangunan tersebut benar-benar diikuti oleh capaian nyata yang dirasakan masyarakat.

“Apakah jargon pembangunan itu benar-benar menghadirkan kesejahteraan, atau hanya menjadi bahasa kebijakan, ini yang perlu terus dikritisi,” ujarnya.

Dalam konteks ekonomi daerah, Lukman menilai kondisi Boyolali masih relatif aman dibandingkan daerah-daerah sekitar. Salah satu faktor penopang utama stabilitas ekonomi tersebut adalah kontribusi sektor pertanian yang masih cukup besar.

“Boyolali masih memiliki sektor pertanian sekitar 21 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Sragen dan Klaten yang masing-masing hanya 13 persen dan 12 persen,” kata Lukman yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta.

Menurutnya, sektor pertanian berperan sebagai penyangga ekonomi daerah di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, sektor manufaktur di Boyolali tercatat sekitar 38 persen, sejalan dengan rata-rata wilayah Subosukawonosraten, sementara sektor jasa mencapai 41 persen, sedikit di bawah rata-rata kawasan yang berada di angka 47 persen.

“Dengan komposisi tersebut, struktur ekonomi Boyolali masih berada dalam kondisi pertumbuhan yang relatif seimbang atau balance growth,” jelasnya.

Meski demikian, sejumlah catatan kritis juga mengemuka dalam forum diskusi. Salah satunya disampaikan oleh Eko Wiratno, yang mengapresiasi terselenggaranya diskusi terbuka tersebut. Namun, ia menyayangkan ketidakhadiran Bupati Boyolali dalam forum refleksi tersebut.

“Forum ilmiah seperti ini sangat penting sebagai ruang menyerap gagasan dan masukan strategis dari publik,” ungkap Eko.

Sementara itu, Koordinator Presidium MD KAHMI Boyolali, Kaiddin, menyatakan bahwa diskusi terbuka ini merupakan bentuk partisipasi dan tanggung jawab moral KAHMI Boyolali dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, dialog publik merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Bupati dan Wakil Bupati merupakan kepemimpinan dwitunggal yang perlu membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi masyarakat melalui forum-forum seperti ini,” ujar Kaiddin.

Ia berharap agar pada sisa masa kepemimpinan lima tahun ke depan, pemerintah daerah semakin memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh sektor, mulai dari pertanian, industri, jasa, hingga penguatan UMKM.

Dari unsur legislatif, Wakil Ketua DPRD Boyolali Nur Arifin turut menyampaikan pandangannya. Ia mengapresiasi langkah reformasi birokrasi yang dilakukan melalui mutasi dan rotasi aparatur sipil negara (ASN) yang disesuaikan dengan domisili.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada pengisian jabatan semata.

“Reformasi birokrasi harus berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Boyolali Bambang Sutanto mengapresiasi terselenggaranya diskusi publik tersebut. Ia menilai kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses refleksi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Diskusi seperti ini menjadi ruang refleksi bersama antara pemerintah dan masyarakat,” kata Bambang.

Diskusi terbuka MD KAHMI Boyolali ini menegaskan bahwa ruang dialog publik masih relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi lokal. Melalui refleksi kritis dan partisipatif, diharapkan arah pembangunan Boyolali ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan yang terus berkembang.(**)