banner 468x60

SIARAN PERS : OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAWA TENGAH MONITORING KESIAPSIAGAAN PEMDA TERKAIT ERUPSI MERAPI.

 Regional
banner 468x60
SIARAN PERS : OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAWA TENGAH MONITORING KESIAPSIAGAAN PEMDA TERKAIT ERUPSI MERAPI.

Semarang(arwiranews.com) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali menginformasikan kesiapsiagaannya terkait erupsi merapi.

Melalui Surat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor: B/0163/PC.01.04- 14/XI/2020 tanggal 10 November 2020, terdapat 4 poin pertanyaan yang ingin dipastikan Siti Farida (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah), yakni: 1. Jalur evakuasi masyarakat terdampak Erupsi Merapi. 2. Ketersediaan Tempat Evakuasi Sementara yang meliputi kelayakan huni dan pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak. 3. Upaya koordinasi Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya ditingkat Pemerintah Desa mengenai jumlah warga terdampak dan informasi ketersediaan tempat evakuasi. 4. Alokasi anggaran.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tanggal 5 November 2020 Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral telah menaikan status aktifitas gunung merapi dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III).

Berdasarkan pangamatan dan pemberitaan media massa bahwa kesiapan pemerintah daerah terkait erupsi merapi masih minim. Misalnya, Kabupaten Klaten dalam mempersiapkan jalur evakuasi masyarakat terdampak erupsi merapi kondisinya rusak parah. Sedangkan, di wilayah Kabupaten Magelang ketersediaan tempat evakuasi sementara dibuat dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, misalnya dengan menerapkan sekat/pembatas dan menempatkan warga sesuai dengan KK/Kartu Keluarga.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyediakan pelayanan trauma healing bagi anak-anak di tempat evakuasi sementara. Farida menyampaikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas untuk membangun koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan.

“Hal ini, kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladminstrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya terkait kesiapsiagaan Pemerintah Daerah terhadap erupsi merapi. Mengingat wilayah administrasi potensi erupsi gunung berbatasan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta berdampak secara langsung di Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Oleh karenanya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perlu memastikan kesiapan Kepala Daerah.” Ujar Farida.

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan