banner 468x60

RENUNGAN DI HARI PAHLAWAN: EQUITY DALAM PELAYANAN KESEHATAN Oleh : Ence Ihlasuyandi Dosen Program Studi D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung/ Mahasiswa Program Doktor Program Studi Penyuluhan Pembangunan-Promkes UNS

 Opini
banner 468x60
RENUNGAN DI HARI PAHLAWAN: EQUITY DALAM PELAYANAN KESEHATAN     Oleh : Ence Ihlasuyandi     Dosen Program Studi D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung/ Mahasiswa Program Doktor Program Studi Penyuluhan Pembangunan-Promkes UNS

 

 

Hari Pahlawan selalu diperingati pada 10 November setiap tahunnya. Pada tahun ini, Hari Pahlawan mengambil tema “Pahlawanku, Teladanku”. Penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan berkaitan dengan pertempuran yang pecah di Surabaya pada 10 November 1945, pertempuran ini menjadi pertempuran pertama Indonesia melawan pasukan asing setelah proklamasi. pada 17 Agustus 1945, untuk mendukung semangat perjuangan para pahlawan Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945, Soekarno, Presiden pada masa itu, menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan termaktub dalam Keppres Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959.

 

Pahlawan identik dengan perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan, cita-cita pahlawan telah tercantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum ,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial.

 

Pada saat ini mengisi kemerdekaan merupakan hal yang perlu dilakukan dengan tidak lepas dari cita-cita kemerdekaan yang telah dinyatakan oleh para pendiri kita, oleh karena itu pembangunan perlu dilaksanakan dengan menerapkan the spirit of cummunity developoment yaitu human dignity dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, diharapkan masyarakat Indonesia menyadari nilainya sendiri sebagai manusia, people participation untuk semua kesejahteraan rakyat yang menjamin pembagian yang adil dari manfaat pembangunan, Empowerment memperoleh kepercayaan diri sehingga masyarakat mampu mengatasi dan mengejar ketidakberdayaan yang dirasakan, Justice adanya tuntutan akses yang adil dan distribusi sumber daya, layanan, dan manfaat.

 

Untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia dilaksanakan berdasarkan laporan Human Development Report UNDP tahun 1990 menyatakan bahwa Pembangunan manusia adalah proses memperbesar pilihan masyarakat, yang paling kritis adalah panjang umur dan sehat, berpendidikan dan menikmati standar hidup yang layak, pilihan tambahan termasuk kebebasan politik, jaminan hak asasi manusia dan harga diri. Berdasarkan laporan UNDP tersebut jelas bahwa bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran daripada pembangunan manusia tetapi panjang umur dan sehat merupakan focus dalam mewujudkan standar of living dari pembangunan manusia.

 

Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di Indonesia dilakukan reformasi pembangunan bidang kesehatan ditandai dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dimulai sejak 1 Januari tahun 2014. JKN mempunyai tujuan yang terkait keadilan kesehatan. UU SJSN No. 40 Tahun (2014) Pasal 2 menyatakan bahwa kebijakan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pelaksana dalam pengelolan jaminan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu BPJS Kesehatan, dalam situs resmi BPJS Kesehatan yang di posting tanggal 19 oktober 2022 menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mengajak fasilitas kesehatan untuk memperkuat komitmen dalam peningkatan mutu layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Terlebih berbagai situasi dan dinamika yang mempengaruhi pengelolaan Program JKN misalnya pemanfaatan layanan kesehatan pasca Pandemi Covid-19 serta percepatan cakupan kepesertaan Program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan tahun 2022. Ghufron menjelaskan, per Oktober 2022 sebanyak 246,46 juta jiwa atau kurang lebih 89,35% dari seluruh penduduk Indonesia telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui Program JKN.

 

Tentu dengan semakin besarnya jumlah peserta, akses terhadap layanan di fasilitas kesehatan akan meningkat. Hal ini terlihat dari angka pemanfaatan Program JKN khususnya pasca pandemi yang meningkat, dari 993 ribu pemanfaatan per hari di tahun 2020 meningkat menjadi 1,1 juta pemanfaatan per hari di tahun 2021. Dengan tingginya angka pemanfaatan pelayanan kesehatan tentunya harus didukung oleh mutu fasilitas kesehatan yang baik, diantaranya melalui akreditasi fasilitas kesehatan baik FKTP maupun FKRTL/RS. Dengan akreditasi, dilengkapi dengan credentialing dan re-credentialing harapannya akan diperoleh standar layanan Kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien. Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga berupaya mendorong penyesuaian pembiayaan pelayanan kesehatan baik di FKTP dan FKRTL yang sesuai dengan kondisi ekonomi.

 

Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan yang disampaikan oleh direktur BPJS kesehatan menunjukkan kearah pembangunan kesehatan yang cukup baik, tetapi masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama dari seluruh unsur pemangku kepentingan baik itu dunia pendidikan , dunia usaha, pemerintah dalam hal ini yaitu kementerian kesehatan, masyarakat dan media yang sering populer disebut pentahelix. Apa tantangan yang harus dihadapi yaitu pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

 

Menurut pendapat Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keynote speech mengatakan, “Mungkin dari sisi kepesertaan mungkin bisa dibilang berhasil, namun dalam hal akses layanan kesehatan masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Jangan sampai pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta, khususnya yang tidak mampu tidak terserap dengan baik, karena akses layanannya masih kurang atau timpang. Jangan sampai jaminan akan pembiayaan kesehatan yang baik ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja,”.

 

Untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah terhadap akses pelayanan kesehatan yaitu dikarenakan terjadinya kegagalan penyeimbangan fasilitas dan SDM kesehatan terutama dalam distribusi fasilitas kesehatan dan sumberdaya manusia terutama dokter spesialis untuk mendukung penyakit-penyakit yang menjadi empat penyebab kematian tertinggi di Indonesia yang juga menjadi beban terbanyak biaya BPJS Kesehatan adalah penyakit jantung, kanker, stroke, hingga ginjal. Sebagai contoh masyarakat daerah terpencil di luar pulau jawa yang memerlukan tindakan operasi jantung tidak bisa ditangani oleh rumah sakit yang ada di daerah tersebut sehingga harus dirujuk ke Jakarta ke RS Jantung Harapan Kita dikarenakan di daerah tersebut tidak tersedia dokter spesialis yang ahli dalam operasi jantung sehingga rumah sakit belum punya keinginan untuk mengadakan peralatan atau fasilitas untuk menyekenggarakan tindakan operasi jantung tersebut, dari kasus ini tentunya akan memberatkan masyarakat karena adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan dan tidak dibiayai oleh BPJS, hal ini berbeda dengan masyarakat yang memang berdomisili di Jakarta, tentunya biaya tambahan tersebut tidak ada.

 

Berdasarkan contoh kasus tersebut pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hal itu dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan integrasi sistem Pendidikan dan Kesehatan melalui Academic Health System (AHS). AHS merupakan sebuah model kebijakan yang mengakomodir potensi masing-masing institusi ke dalam satu rangkaian visi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Konsep ini merupakan integrasi pendidikan kedokteran bergelar, dengan program pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit pendidikan atau berafilisasi dengan rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pelayanan kesehatan.

 

Implementasi AHS di tahun 2022 diharapkan dapat membantu percepatan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis sebagaimana diamanatkan oleh program Transformasi Sistem Kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini merupakan tindak lanjut upaya Kementerian Kesehatan dalam melakukan akselerasi Program Studi Dokter Spesialis dan Subspesialis, beserta Kebijakan Kementerian Ristekdikti tentang Penugasan Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis. Melalui AHS diharapkan dapat menghitung jumlah dan jenis lulusan SDM Kesehatan dan memenuhi kebutuhan wilayah; Mendefinisikan profil dan value SDM Kesehatan yang diperlukan di wilayah tersebut; serta menentukan pola distribusi SDM Kesehatan yang sustainable mulai dari layanan primer hingga tersier.

 

Untuk pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat, Kementerian Kesehatan RI Rizka Andalucia mengungkapkan Kementerian Kesehatan siap mendukung perluasan akses layanan kesehatan termasuk menggandeng pihak swasta. Penerapan digitalisasi di fasilitas kesehatan juga menjadi concern Kementerian Kesehatan karena disadari digitalisasi penting dan merupakan suatu keniscayaan. Kementerian kesehatan juga berkomitmen menjaga mutu fasilitas kesehatan dan siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan Berbagi upaya untuk mengoptimalkan Program JKN terus dilakukan Kementerian Kesehatan bersama seluruh stakeholder. Terkait dengan rencana penerapan kebijakan mulai dari penyesuaian tarif, Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), maupun revisi regulasi terkait, tengah dilakukan dan diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas dan keberlangsungan Program JKN.

 

Kita berharap cit-cita pahlawan sebagai para pendahulu dan pendiri republik Indonesia tercinta yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat segera terwujud terutama dalam pemerataan akses dalam pelayanan kesehatan antara wilayah di Indonesia. Dan kita patut bersyukur bahwa pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah mengarah kepada penyelesain permasalahan terkait akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama dengan adanya JKN dan BPJS dan mari kita dukung dari berbagai komponen bangsa untuk mensukseskan program pemerintah khususnya dalam mencetak dokter-dokter spesialis di berbagai daerah di wilayah Indonesia sehingga pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia bisa terwujud.

 

Referensi

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6227705/4-penyakit-paling-bikin-tekor-bpjs-kesehatan-menkes-ungkap-biang-keroknya.

https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2450/Layanan-Kesehatan-JKN-Mutu-dan-Pemerataan-Akses-Fasilitas-Kesehatan-jadi-Tantangan

https://apps.detik.com/detik/

https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/09/200500365/kenapa-hari-pahlawan-diperingati-tiap-10-november-?page=all.

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan