banner 468x60

Ika Widiastuti : Analisis Penanganan Covid 19, Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Kota Bandung.

 Opini
banner 468x60
Ika Widiastuti : Analisis Penanganan Covid 19, Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Kota Bandung.

Kesehatan merupakan hal yang paling penting dan berharga bagi kehidupan manusia karena hal ini berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Namun pada saat ini sangat merebaknya kasus tentang covid-19 yang telah melanda diberbagai daerah di Indonesia khususnya di Kota Bandung. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Covid-19 (Pusicov) kota Bandung pada Jumat Mei 2020, terdapat jumlah kasus positif bertambah 3 orang menjadi 282 orang. Pasien yang masih menjalani perawatan saat ini mencapai 184 orang (65,25%).

Implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung dilaksanakan  selama 14 hari dimulai sejak April 2020, tetapi tergantung pada tingkat penyebaran covid 19. PSBB di wilayah Bandung dapat diimplementasikan sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB. Supaya penyebaran covid 19 dapat diatasi seminimal mungkin maka diadakan kebijakan penutupan jalan per wilayah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 21 Ayat 2, belum secara rinci disebutkan bahwa pengguna sepeda motor pribadi dilarang membawa penumpang. Namun, peraturan itu hanya menyebutkan angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang dalam ayat ketiga. Namun agar tidak menimbulkan kegaduhan, bahwa semua pengendara sepeda motor apapun jenisnya tidak boleh berkeliaran di Kota Bandung sambil berboncengan. Hal ini dapat diketahui pada hari pertama PSBB di Kota Bandung bulan April 2020, bahwa jumlah motor yang masuk 25 ribu dengan jumlah 300 pelanggaran. Pelanggaran tersebut ditujukan kepada warga masyarakat yang tidak menggunakan masker dan pengendara sepeda motor sambil berboncengan.

Kebijakan PSBB maksimal yang diterapkan bukan berarti menutup secara total akses dan mobilitas Kota Bandung. Kota Bandung tetap terbuka bagi yang masih beraktivitas dan keperluan mendesak lainnya. Selama pelaksanaan PSBB, pemerintah hanya memperketat dan mengawasi aktivitas agar lebih disiplin. Bagi yang masih beraktivitas bisa menunjukkan tanda pengenal atau surat tugasnya saat melewati pemeriksaan di titik pemeriksaan Hal utama bahwa PSBB bukan lockdown. Kota Bandung bukan suatu kota tertutup. Orang boleh keluar masuk tapi dibatasi dan dengan sesuai regulasi yang diatur dalam perwali. Selama mengikuti protokol kesehatan dan membawa surat tugas atau tanda pengenal (tempat bekerja), masyarakat Bandung boleh masuk.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana melanjutkan kebijakan buka tutup secara parsial, menjelang berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBBJabar pada Mei 2020. Alasannya, pelonggaran setelah PSBB harus memenuhi persyaratan yang ketat sesuai standar yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Persyaratan yang ketat salah satunya yaitu  kasus penyebaran Virus Corona (Covid-19) harus dibawah 1% per hari. Penyebaran wabah Covid-19 dapat dikendalikan. Penyebaran wabah bisa dinyatakan telah terkendali jika selama 14 hari terjadi penurunan. Koordinator Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisa Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, mengatakan, reproduksi Covid-19 masih ada dan belum dinyatakan hilang.

Penerapan kebijakan PSBB tersebut dinilai belum berjalan maksimal.
Hal ini dapat diketahui karena pada bulan April 2020 masih banyaknya keramaian yang terjadi di kawasan Jalan Cikutra, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Sejumlah pedagang kaki lima memadati kawasan tersebut. banyak warga yang mengabaikan imbauan pemerintah dan tidak melakukan physical distancing. Hal itu terlihat dari kerumunan warga di satu jongko ke jongko lainnya. Tak hanya itu, warga juga tak mengindahkan soal protokol kesehatan. Banyak warga yang tidak bermasker atau tidak menggunakan masker saat melayani pembeli dan sarung tangan.

Aktivitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bandung dibatasi termasuk perkantoran. Namun ada beberapa sektor yang dikecualikan. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah. Kebijakan PSBB tersebut dicantumkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Virus Corona atau COVID-19.

Banyak titik yang luput dari pengawasan saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung. Ini dikhawatirkan menjadi penyebaran corona virus baru (Covid-19). Kota Bandung serentak dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang menerapkan PSBB. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang disetujui oleh Menteri Kesehatan dan mulai diterapkan pada April 2020. Wali Kota Bandung, resmi menerbitkan peraturan wali kota tentang teknis pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung pada bulan April hingga 14 hari ke depan. Keputusan tertuang pada surat nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19. Aturan tersebut memuat hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sosialisasi, sumberdaya penanganan covid-19, penegakan hukum dan sanksi serta evaluasi dan pelaporan kegiatan PSBB.

Berdasarkan Perpu 1 tahun 2000 tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 menggunakan anggaran negara Rp. 405,1 Triliun. Hal ini akan mengakibatkan peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Selain itu Perpu ini tidak bisa digugat via Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan para pejabat pelaksananya pun tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana.

Wali Kota Bandung resmi menerbitkan peraturan wali kota tentang teknis pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung pada bulan April 2020 hingga 14 hari ke depan. Keputusan tertuang pada surat nomor 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19. Aturan tersebut memuat hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sosialisasi, sumberdaya penanganan covid-19, penegakan hukum dan sanksi serta evaluasi dan pelaporan kegiatan PSBB.

Sempat terjadi kebuntuan kebijakan dalam menangani masalah pandemik Covid-19 ini, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan sebagai berikut antara lain :

  1. Perppu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Corona Virus Disease (covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  2. PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
  3. Keppres No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Kebijakan PSBB, peraturan, Keppres yang telah dibuat oleh pemerintah dan telah diterapkan di Kota Bandung belum dapat berjalan dengan baik karena masih ada warga masyarakat yang keluar rumah dan tidak mentaati peraturan tersebut. Kebijakan PSBB juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia dan perekonomian masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat covid-19. Golongan masyarakat yang paling rentan terkena dampak pandemik covid-19 yaitu kelompok masyarakat miskin di perkotaan, kelompok masyarakat migran, kelompok masyarakat pekerja sektor informal, kelompok masyarakat daerah terpencil, dan kelompok lainnya di pedesaan.

Dampak dari adanya covid 19 yaitu akan memperlambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Bandung. Selain itu banyak warga masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan masyarakat dalam mendapatkan pendapatan yang semakin sulit sehingga timbul dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya Kota Bandung dengan adanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Namun, bantuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan adanya data yang tidak akurat dalam pemberian bansos tersebut.

Dalam membuat kebijakan terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut : (1) tahap penyusunan agenda, (2) tahap formulasi kebijakan, (3) tahap adopsi kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, dan (4) tahap evaluasi kebijakan. Sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Peraturan atau kebijakan publik dapat berjalan secara baik apabila (1) aturan yang ada disertai sanksi yang berat dan tegas, (2) kesadaran warganya menaati peraturan, (3) ada rasa takut terhadap penegak hukum, (4) petugas penegak hukum selalu siap menindak apabila ada yang melanggar tanpa adanya diskriminasi.

Di dalam implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi – dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi: evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post atas pelaksanaan kebijakan publik.

Agar penyaluran bantuan social (bansos) dapat tepat sasaran dan tepat waktu adalah  (1) Akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran. (2) Audit teknologi dibutuhkan dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari pemerintah. Audit teknologi dilakukan untuk mengevaluasi infrastruktur TI dan kebutuhan sistem tersebut. Audit teknologi berperan penting memastikan layanan publik nasional, khususnya yang berbasis elektronik. Apalagi dalam konteks penyaluran bansos Covid-19 ini dapat berjalan semestinya. (3) Adanya bantuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk karyawan swasta didistribusikan secara langsung melalui rekening karyawan, (4) sigap dan tanggap. Peran Kepala Daerah dan juga pimpinan yang terlibat dalam penyaluran Bansos ini harus bisa tanggap dan siap, (2) kerjasama antara berbagai pihak harus lebih dipererat. Dalam hal ini antara Pemerintah, Kepala Dinas Sosial, masyarakat, (3) adanya kejujuran dalam pendataan, penyaluran serta pelaporan bantuan sosial.

Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat tepat sasaran dalam menangani pencegahan penyebaran pandemi covid 19, kebijakan dalam memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang telah tertimpa musibah akibat dampat pandemi covid 19, adanya pengawasan dan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar kebijakan PSBB, terdapat pelaporan kegiatan kebijakan PSBB dan pelaporan data dalam pemberian bantuan kepada masyarakat serta adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penulis Ika Widiastuti, Mahasiswa Kandidat PhD Philippine Women’s University

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan