Surakarta(arwiranews.com) Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 akan berada di kisaran minus 1,1% hingga 2,9%, sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal II minus 5,32%. Bila itu terjadi maka Indonesia resmi memasuki resesi, yaitu ketika negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Resesi dapat diartikan perlambatan atau roda ekonomi berhenti, dengan kondisi daya beli masyarakat menurun, aktivitas ritel dan industri manufaktur tutup, serta tingkat pengangguran semakin meluas akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana.

“Kita berharap resesi ekonomi tidak sampai berimbas pada seluruh sendi kehidupan sosial dan politik masyarakat di tanah air, yang sudah terhempas badai Pandemi Covid-19 sejak enam lalu. Untuk itu, serangkaian kebijakan Pemerintah yang tepat guna sangat diperlukan,” ungkap Pengamat Ekonomi Eko Wiratno, S.Sos, M.M, M.E dari Surakarta, Selasa, 29 September 2020.

Sebelumnya, Pemerintah telah menggulirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Paket kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan keuangan. Selama ini Program PEN fokus mendukungan kinerja BUMN dan UMKM melalui berbagai stimulus pendanaan seperti penundaan pembayaran kredit, penjaminan modal kerja, subsidi bunga, kompensasi dan restrukturisasi kedit bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

Eko Wiratno yang juga pendiri Eko Wiratno Recearch and Consulting(EWRC) tesebut mengungkapkan, secara prinsip mengapresiasi kebijakan tersebut, namun dari sisi alokasi dana sebesar 2,5% dari PDB dinilai masih terlalu kecil. Sebab, hampir seluruh negara terdampak Covid-19 lainnya di dunia mengalokasikan dana bagi Program PEN minimal sebesar 10% dari PDB.

“Saya khawatir, bila stimulus yang diberikan terlalu kecil dan pemulihan ekonomi berjalan lambat maka industri apalagi sektor UMKM akan kehilangan pasar serta mengalami kesulitan modal. Terburuk, ancaman peningkatan jumlah pengangguran yang diperkirakan mencapai 11,5 – 13,5 juta orang pada 2021,” ujarnya.

Bahkan diprediksi, peningkatan jumlah pengangguran akibat kebijakan yang salah kaprah akan lebih memukul ekonomi Indonesia dari pada ancaman Covid-19 itu sendiri. Alhasil, segala upaya membangkitan perekonomian terutama sektor UMKM dengan susah payah akan terasa nisbi.

Dirinya mendorong agar Pemerintah dapat mempertimbangkan  solusi khusus dibidang ekonomi yaitu memacu aktifitas sektor UMKM dan Koperasi sebagai “Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional”. Caranya, melakukan integrasi kebijakan pembangunan UMKM & Koperasi Indonesia berbasis produk unggulan lokal.