Surakarta(arwiranews.com)Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Jamal Wiwoho, prihatin dengan sedikitnya jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia yang belum terakreditasi A.
Dalam bincang “Kampus Merdeka” yang dipandu Prof. Ade Saptomo, Jumat (10/7/2020) melalui kanal Youtube UNS, Prof. Jamal mengatakan dari puluhan ribu PTS yang terdaftar, hanya 30-an PTS yang terakreditasi A.
“Jumlah PTS 4.000 lebih kalau dilihat akreditasi PTS belum A maka dengan jumlah yang sedikit itu bila dibandingkan dengan PTN disparitasnya sangat jauh. Tidak ada 100 yang PTS, hanya 30 sekian dari 4.000 sekian, ini kondisi yang cukup memprihatinkan dari sisi kualitas,” ujar Prof. Jamal.
Sebagai Ketua MRPTNI, Prof. Jamal membagikan pengalamannya mengenai tata kelola di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Oleh pemerintah, PTN dibagi menjadi tiga jenis, yaitu PTN Satuan Kerja (Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Berbadan Hukum (BH).
Prof. Jamal menerangkan jika di setiap jenis, PTN memiliki otonomi dan fleksibilitasnya masing-masing. Seperti PTN-BLU yang memiliki fleksibilitas dalam hal pengelolaan aset dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan pada PTN-BH yang posisinya lebih tinggi, punya otonomi dan fleksibilitas yang semakin banyak dan luas.
“Jadi pemerintah menganggap keleluasaan pada PTN-BH apa yang dinamakan otonomi, baik keilmuan, buka Prodi tidak perlu ijin, atau mengangkat dosen sebagai perguruan tinggi itu boleh. Dan, goal-nya wujudkanlah diri masuk 500 perguruan tinggi terbaik di dunia,” imbuhnya.
Saat ditanya mengenai kebijakan “Kampus Merdeka”, Prof. Jamal mengatakan forum rektor yang tergabung dalam MRPTNI sangat membantunya dalam merealisasikan kebijakan tersebut.
Melalui MRPTNI, koordinasi antarrektor PTN menjadi lebih mudah. Contohnya, adalah kerja sama yang dijalin antara UNS dengan Universitas Andalas baru-baru ini.
Dalam penandatanganan nota kesepahaman antara UNS dengan Universitas Andalas pada 11 Juni lalu, kerja sama yang dijalin mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama juga meliputi sarana peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM.
Dengan kerja sama yang dijalin antarperguruan tinggi, Prof. Jamal mengatakan hal itu dapat mendukung kebijakan “Kampus Merdeka” dan “Merdeka Belajar” yang membuka kesempatan bagi mahasiswa lintas program studi/ fakultas/ perguruan tinggi untuk belajar program studi/ fakultas/ perguruan tinggi yang berbeda.
“Oleh karena itu, untuk menyambut gagasan ‘Kampus Merdeka’ bagaimana kemudian para pimpinan perguruan tinggi di level bawah dari dekan mendesain kerja sama, baik dengan PTN maupun PTS, dan bagaimana PTN bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk merealisasikan itu,” lanjut Prof. Jamal.
Dalam hal ini, Prof. Jamal mencontohkan kerja sama antara MRPTNI dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Indonesia di Washington D.C, Amerika Serikat dan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4).
“Misalnya saja kalau dalam konteks ini harus akui PTN bisa melakukan kerja sama U-to-U. Pola kolaborasi MRPTNI yang sudah kami rintis dengan Atdikbud di Washington D.C, Amerika Serikat, dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang ada di 27 perguruan tinggi hebat di Amerika kemudian bergabung dan bekerja sama dengan kita,” pungkasnya. Humas UNS
