Klaten(arwiranews.com) Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 lebih banyak direspon negatif oleh publik, salah satunya terkait Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Menurut Pendiri Lembaga Riset Eko Wiratno Research and Consulting(EWRC) Eko Wiratno hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Anggaran dari pemerintah senilai Rp 405,1 triliun untuk penanganan wabah covid 19 dinilai sudah cukup besar, meskipun belum ideal jika dibandingkan dengan negara lain. Namun yang kurang dari anggara tersebut adalah aspek kecepatan dan ketepatan penyaluran anggaran.

“Ketika diumumkan, ekspektasi masyarakat terkait program social safety net begitu tinggi. Tetapi ketika diimplementasikan selalu berbenturan dengan aspek data yang tidak valid, akurasi data yang sebagian belum tepat sasaran,” kata Eko Wiratno dalam pernyataan pers nya Minggu malam (26/4) di Klaten, Jawa Tengah. Meskipun pemberian BLT bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, Eko Wiratno menilai persoalan akurasi data masih sering dijumpai di level bawah, sehingga membuat BLT menjadi tidak tepat sasaran. “Data kemiskinan itu merupakan data yang dinamis. Ketika kemudian respon pemerintah tidak cepat dalam hal perbaikan data, yang terjadi akhirnya kekacauan di masyarakat,” tandas Eko Wiratno.

“Ujungnya yang dikhawatirkan adalah risiko konflik sosial di level bawah, ini sangat mungkin terjadi, terutama antara birokrat dengan rakyat. Misalkan di awal aparat desa sudah mendata, tetapi kemudian mereka tidak mendapat bantuan,” kata Eko Wiratno. Karenanya, perbaiki akurasi data kelompok rentan harus dilakukan, agar dalam implementasi Jaring Pengaman Sosial(JPS) ini tidak menimbulkan konflik sosial atau kecemburuan sosial di level bawah.