Surakarta(arwiranews.com) Pasca kuartal III 2020, resesi ekonomi benar – benar terjadi dan tidak dapat dihindarkan lagi. Proyeksi kontraksi ekonomi di kuartal III 2020 sebesar minus 1 %, adalah capaian maksimal untuk meredam resesi ekonomi agar tidak makin dalam. Dalam kondisi ini diperlukan sinergi para pihak melalui peran masing – masing agar dampak resesi dapat diminimalisir. Riset Grup Studi Moneter dan Fiskal menyelenggarakan Webinar dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) yang juga mitra PT. Telkom Indonesia Wilayah Solo dengan tema Strategi Penguatan UMKM ditengah Masa Pandemi. Webinar ini bertujuan untuk memberikan pencerahan bagi pelaku UMKM agar menemukan way out yang tepat mampu bertahan ditengah tekanan resesi ekonomi. Webinar tersebut menghadirkan Pakar Ekonomi dan Pemerhati Kebijakan UMKM di Indonesia Prof. Tulus Tambunan, Akademisi Fakultas Ekonomi UNS yang sekaligus Komisaris Independen Bank DKI Lukman Hakim, Ph.D, Praktisi dari Industri Perbankan Deddy Sunaryo Naingolan, M.Ec serta Agung Wiratama Community Leader Platform transaksi bisnis digital. Pandangan para pakar dan praktisi tersebut, diharapkan mampu menghadirkan panduan bagi UMKM apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan kedepan agar mampu bertahan ditengah badai pandemi covid 19.
Strategi kebijakan pemerintah untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bertahan selama krisis harus benar-benar efektif. Dua hal yang harus diketahui oleh pengambil kebijakan agar bantuan kepada UMKM berjalan efektif yakni pertama melalui identifikasi jalur transmisi apa saja krisis tersebut berdampak pada UMKM dan langkah-langkah mitigasi krisis apa yang telah, sedang dan akan diambil oleh UMKM. Beberapa jalur transmisi yang perlu diidentifikasi diantaranya jalur impor bahan baku, jalur permintaan ekspor, dan jalur permintaan dalam negeri yang turun. Dalam kondisi ini, menurutnya, kebijakan yang diperlukan adalah dukungan terhadap peralihan dari pemasaran berbasis toko atau pertemuan fisik ke pemasaran berbasis daring yang harus dilakukan oleh semua UMKM, khususnya bagi UMKM yang sangat bergantung kepada kunjungan konsumen. Bantuan pemerintah dapat berupa pendampingan bantuan modal murah atau pendampingan pelatihan. Setelah pemerintah mengidentifikasi jalur-jalurnya, pemilik UMKM harus ditekankan untuk mampu berkreatifitas dan memiliki kemampuan berinovasi serta kecepatan dan keinginan mereka untuk melakukan langkah-langkah kongkrit mitigasi, seperti pemasaran konvensional atau luring menjadi daring, atau mengantar pesanan lewat WhatsApp dan sebagainya. Kedua kebijakan pemerintah harus membantu UMKM dalam melakukan diversifikasi pasar bahan baku dalam negeri, mendampingi UMKM dalam mencari alternatif bahan baku. Selain itu juga membantu melakukan penyesuaian produksi mereka dengan tujuan mengurangi dampak kenaikan biaya dari mahalnya bahan baku, misalnya tetap produksi tapi porsi bahan bakunya dikurangi.
Sementara itu, menurut Lukman Hakim, Ph.D, Akademisi FEB UNS yang sekaligus juga anggota Komisaris Independen Bank DKI menegaskan pentingnya paradigma baru dalam men-design UMKM. UMKM dalam situasi krisis ekonomi termasuk di masa pandemi saat ini dianggap sebagai katup pengaman untuk menyelesaikan persoalan fundamental ekonomi terutama indikator pengangguran. Situasi resesi atau bahkan krisis ekonomi, masyarakat yang terkena PHK atau mengalami penurunan pendapatan akan sangat mudah masuk ke sektor UMKM terutama “Kaki Lima”. Pandangan yang seperti ini berarti memahami UMKM hanya sebagai by accident, dan sebagian besar para pemangku kepentingan memahaminya seperti. Oleh karena itu, kita seringkali sangat membutuhkan UMKM tatkala resesi dan krisis ekonomi benar2 terjadi. Lantas kita menuntut UMKM sebagai solusi jangka pendek yang tepat untuk meredam dampak resesi ataupun krisis ekonomi. Tetapi tatkala kondisi ekonominya bagus, kita tidak pernah bisa berfikir secara konstruktif bahwa UMKM adalah sesuatu yang memang kita perlukan” untuk selanjutnya diciptakan, dikembangkan secara continue sebagai modal dasar penentu kinerja perekonomian nasional. Paradigma inilah yang disebut dengan paradigm baru UMKM sebagai by design. Dengan politik anggaran, Pemerintah idealnya mempunyai komitmen untuk menciptakan, mengembangkan, dan mendorong keberlangsungan UMKM, dari skala mikro ke skala menengah, dari pasar yang market sharenya terbatas, ke pasar yang market sharenya luas, dari profit yang kecil menuju profit yang besar signifikan dan menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan para pelaku di UMKM. Lebih dari itu melalui UU UMKM mendorong swasta utamanya perusahaan besar yang sudah mapan punya andil dalam ikut serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelalu UMKM menuju peran UMKM sebagai motor pengerak perekonomian nasional.
Sedangkan menurut Deddy Sunaryo Naingolan, ME Credit Reviewer PT. Bank DKI menjelaskan bahwa sektor perbankan berperan dalam mendorong literasi keuangan dan selanjutnya inklusi keuangan berbasis digital sesuai dengan kebutuhan UMKM. Fokus sektor perbankan adalah memenuhi kebutuhan UMKM untuk mendorong transaksi – transaksi yang dilakukan makin efisien dan kebutuhan untuk pertumbuhan UMKN. Dalam upaya untuk meningkatkan transaksi yang efisien sektor perbankan mengembangkan teknologi tepat guna untuk mempermudah transaksi seperti pembayaran tagihan listrik, PDAM, telpon, pajak, pendidikan, kesehatan, transfer ke mitra usaha, dan transaksi lain untuk kebutuhan UMKM. Sedangkan dari sisi kebutuhan pertumbuhan UMKM bank menyediakan fasilitas kredit, pengembangan relasi bisnis, pelatihan untuk pengembangan usaha, dan konsultasi untuk solusi yang dihadapi pelaku UMKM. Sektor perbankan juga memberikan skema untuk mengatasi masalah UMKM ditengah resesi ekonomi dengan melakukan kebijakan restrukturisasi kredit yang tepat, dengan komitmen memberikan konsultasi bagi UMKM agar UMKM mampu bertahan dan UMKM tidak melakukan PHK. Bagi UMKM yang mampu memperahankan kinerjanya dengan baik, sektor perbankan juga memberikan kesempatan untuk menambah permodalan melalui kredit investasi dan modal kerja dengan suku bunga yang kompetitif.
Diakhir sesi webinar, Agung Pratama Community Leader Qasir.id menjelaskan pentingnya kesetaraan UMKM dalam penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang tepat dapat mendorong UMKM melakukan tata kelola usaha terutama dari pembukuan transaksi bisnis menjadi lebih baik, akuntabel dan jelas. Sehingga proyeksi bisnis dapat terukur dengan baik. Implikasi atas peningkatan tata kelola keuangan usaha yang lebih baik mendorong sektor perbankan makin percaya pada sektor UMKM. Lebih lanjut mendorong Pemerintah lebih responsive terhadap berbagai insentif yang dapat diberikan ke UMKM tersebut. Teknologi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama UMKM mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan untuk mengembangkan usahannya. Melalui beragam pandangan tersebut, kami meyakini bahwa komitmen UMKM untuk menerapkan solusi yang ditawarkan pakar dan praktisi tersebut, adalah solusi jangka pendek yang dapat dilakukan UMKM untuk meredam dampak resesi, utamanya memperlambat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannnya. Komitmen inilah yang sangat diperlukan saat ini untu membantu Pemerintah dan Dunia Usaha untuk menjaga stabilitas Perekonomian secara makro terutama problem ekonomi dan sosial pasca PHK akibat resesi ekonomi.
