banner 468x60

Eko Wiratno[Pendiri EWRC] : Netralitas ASN dalam Pilkada, Antara ASN Pemkab/ Pemkot-ASN Dosen dan Dosen Swasta.

 Opini
banner 468x60
Eko Wiratno[Pendiri EWRC] : Netralitas ASN dalam Pilkada, Antara ASN Pemkab/ Pemkot-ASN Dosen dan Dosen Swasta.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan utama ketika pesta demokrasi berlangsung. Dua alasan ASN menjadi sorotan dalam perhelatan demokrasi khususnya Pilkada. Pertama, karena secara normatif ada tuntutan bagi ASN untuk selalu bersikap netral. Kedua, karena secara politik, ASN merupakan modal politik yang sangat menjanjikan bagi masing-masing calon Kepala Daerah, dengan demikian ASN mempunyai daya pikat tersendiri.

 

Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN terdiri dari dua, yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah. ASN dibagi menjadi ASN yang memiliki tugas pelayanan masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah, khususnya pemerintahan daerah(Pemkab/ Pemkot) juga ASN yang berprofesi sebagai Dosen di Perguruan Tinggi. Dosen dan Guru ASN sebenarnya sama-sama tunduk pada UU N0. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tetapi secara hierakhis guru memiliki jalur yang berbeda dengan Dosen. Guru secara hierarkhi tunduk pada dinas pendidikan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan Dosen secara hierakhis tunduk pada Kemendikbud. Sementara dosen swasta sesuai dengan Yayasan yang menaunginya.

 

Kita amati, pengawasan terhadap netralitas ASN lebih diarahkan kepada ASN daerah ketimbang ASN Dosen. Mengapa demikian ? Karena ASN yang bekerja di pemerintah daerah memiliki potensi yang besar untuk dimobilisasi, terutama oleh Petahana yang maju kembali. Secara struktural ASN memiliki ikatan dengan petahana maupun calon yang diusung oleh petahana. Sedangkan pada ASN Dosen tidak memiliki ikatan struktural dengan salah satu pasangan calon Kepala Daerah, apalagi Dosen Yayasan atau swasta. Jika ada ASN Dosen ataupun Dosen Swasta/ Yayasan yang berprofesi sebagai konsultan dan tim sukses salah satu pasangan calon itu lebih didasarkan pada deal-deal yang bersifat konsesi dan jasa dibanding dengan ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan demikian, relasi antar calon Kepala Daerah dan Dosen ASN lebih pada relasi yang bersifat bebas dan equal.

 

 

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan