banner 468x60

3 Epidemiologi New Normal: Antara Kesiapan dan Kegamangan

 Opini
banner 468x60
3 Epidemiologi New Normal: Antara Kesiapan dan Kegamangan

 

 

Pemerintah mewacanakan memberlakukan kebijakan new normal atau memulai aktivitas masyarakat pada minggu pertama Juni mendatang. Banyak prediksi yang muncul akibat dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan kebijakan new normal pada saat berakhirnya masa puncak kasus virus corona di Indonesia belum ada. Beberapan pakar menyebutkan syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika pemerintah ingin menggerakkan lagi aktivitas ekonomi masyarakat secara normal adalah berakhirnya masa puncak kasus virus corona di Indonesia. Tetapi kenyataan getir yang harus kita telan adalah angka penularan virus corona di Indonesia belum mendekati nol. Ini artinya kita masih menerima laporan bahwa virus masih terus ditularkan di tengah masyarakat kita. Sehingga dari hal ini saja menunjukkan perlu kerja keras banyak pihak untuk menerapkan new normal di Indonesia.

Disamping itu, dari sisi indikator epidemiologi, ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika Indonesia ingin menerapkan normal baru. Yakni kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia harus menurun tiap harinya. Indikator lainnya adalah orang suspect atau PDP menurun dan kematian akibat Covid menurun. Hal ini diamati setidaknya selama dua minggu. Tak cukup sampai di situ, dalam hal penerapan new normal, hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah terkait kekeraskepalaan dan ketidakpedulian dari sebagian masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Sehingga dalam hal ini tentu saja unsur pimpinan harus berusaha lebih aktif dan menggunakan cara-cara yang lebih persuasif dan edukatif agar masyarakat mentaati protokol kesehatan. Akan lebih baik jika di tengah-tengah masyarakat diberikan secara cuma-cuma hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mencegah penularan virus corona seperti sabun cuci tangan, masker, disinfektan dan lainnya. Disamping itu, tenaga dan penyuluh kesehatan masyarakat perlu dilibatkan lebih banyak dalam upaya persuasif pada masyarakat.

Melihat kondisi tersebut kenormalan baru seperti apa yang akan diterapkan dimasing-masing daerah, instansi dan lembaga, pasar dan pusat ekonomi harus dipikirkan dengan matang. Hal ini bertujuan agar kebijakan new normal yang akan ditetapkan di Indonesia tidak mengulang sejarah kelam kasus Flu Spanyol (Spanish Flu). Dimana flu tersebut mulanya tidak ditanggapi dengan serius. Akan tetapi virus tersebut kemudian menjadi wabah yang berlangsung dari kurun waktu Maret 1918 sampai Juni 1920. Kasus virus ini pun diperkirakan menjangkiti sekitar 50 sampai 100 juta orang di dunia. Berkaca dari hal itu, jika pemerintah memaksakan diri memberlakukan kehidupan normal seperti sedia kala namun persiapan belum memadai, maka dampaknya disamping akan menjadi mesin pembunuh juga dikhawatirkan dampak terhadap ekonomi akan semakin memburuk. Kebijakan bisa membuat realisasi pertumbuhan ekonomi yang saat ini bisa dikatakan sebagian besar lumpuh akan menjadi lebih buruk dari skenario terburuk yang sudah banyak diperkirakan oleh berbagai lembaga saat ini.

Namun demikian, new normal barangkali saat ini memang diharapkan sebagian masyarakat. Khususnya, bagi masyarakat yang bergantung pada penghasilan harian yang telah lama menganggur akibat virus corona. Begitupun terhadap dunia usaha telah banyak yang merugi sejak virus corona menjadi wabah yang mengancam kematian dan membuat kepanikan global. Sehingga kebijakan normal baru tidak terhindarkan diambil oleh banyak negara termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya negara mengalami keterpurukan ekonomi sehingga perlu dibangkitkan kembali. Akan tetapi apabila kebijakan new normal diambil maka pemerintah harus mempunyai langkah-langkah yang jelas untuk tidak menyepelekan dampak terburuk dari pandemi, utamanya dari segi kesehatan. Indonesia tentu saja tidak boleh toledor seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang cenderung abai dan sepele, sehingga menyebabkan kematian dalam jumlah yang besar.

Oleh karenanya pemerintah tidak boleh gegabah mengambil kebijakan baru apabila situasi dan hal-hal pendukung kebijakan tersebut belum benar-benar siap. Apalagi jika kita tilik syarat menerapkan new normal adalah kasus sudah melewati puncak dan melandai belum terjadi. Ditambah lagi jika kita lihat pula jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 dan meninggal dunia tiap harinya di Indonesia terus bertambah.

Dari fakta ini sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari kebijakan new normal pada saat kusus Covid-19 di Indonesia belum melandai. Apalagi disamping fakta itu, muncul keraguan lain yakni pada saat new normal dilakukan mampu dan maukah masyarakat kita menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini berkaca pada saat kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diterapkan, masyarakat belum cukup disiplin, masih banyak yang tidak patuh terhadap himbauan pemerintah. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin pada saat new normal diterapkan kondisi bisa kondusif sebagaimana yang diharapkan. Maka dari hal tersebut sebelum buru-buru menerapkan kebijakan new normal perlu ditilik kembali sejauh apa kesiapan kita dalam menerapakan new normal dan bagaimana fasilitas kesehatan yang telah dipersiapkan? Karena beberapa negara yang akhirnya membuka lockdown dan menjalankan aktivitas ekonomi kembali justru menghadapi penambahan kasus positif.

Oleh karena itu, risiko-risiko tentu harus dihitung dan dipikirkan. Evaluasi juga harus dilakukan pada tiap minggu jika kenormalan baru itu sampai membuat angka masyarakat yang terpapar virus corona meningkat. Hal mendasar seperti ini perlu disiapkan oleh para pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin jelang PSBB berakhir diminggu pertama Juni nanti. Semoga.

*Desi Sommaliagustina adalah Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. Saat ini sedang menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas.

 

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan