Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir dalam rapat pleno terakhir daring 19 Juli 2020 petang.

Mengenai pertanyaan apakah perlu ada SK perpanjangan masa kepemimpinan di semua jenjang, Ketua PP Muhammadiyah bidang  organisasi dan ideologi, Dahlan Rais menyatakan kalau Kepemimpinan Muhamadiyah itu dbatasi oleh periode permusyawaratan. Sedangkan Musyawarah Muhammmadiyah itu berjenjang dan hirarkis. Dari Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting.

Oleh karena itu, walau Muktamar periode ini ditunda yang akan diikuti oleh penundaan Permusyawaratan di jenjang berikutnya, menurut Dahlan Rais, semua kepemimpinan yang ada tidak memerlukan SK perpanjangan masa kepemimpinan. Ini berlaku di semua jenjang kepemimpinan Muhammadiyah.

“Dalam Muhammadiyah, peralihan kepemimpinan ditandai dengan serah terima jabatan dari yang lama ke yang baru. Jadi tidak ada masa demisioner, tidak ada kekosongan kepemimpinan”. Terang Dahlan Rais.

Dahlan Rais juga menegaskan walau Muktamar periode ini mengalami penundaan sampai dua kali, Muktamar ini tetap Muktamar biasa. Bukan Muktamar Luar Biasa. Khusus permusyawaratan organisasi otonom  yang masa kepemimpinan pendek  seperti IMM dan IPM yang hanya 2 tahun, Dahlan Rais menyarankan perlu mempertimbangkan opsi pelaksanaan muktamar daring.

Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-48 Prof Dr Sofyan Anif menyatakan kalau penundaan waktu pelaksanaan Muktamar ini tidak mempengaruhi semangat Panitia Muktamar. Kapanpun Muktamar digelar, panitia telah siap dengan segala prasarananya. Sumber : https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/07/19/muktamar-muhammadiyah-ke-48-akan-diselenggarakan-tahun-2022/