banner 468x60

PHK tanpa pesangon dan keseriusan pemerintah

 Ekonomi
banner 468x60
PHK tanpa pesangon dan keseriusan pemerintah

Klaten(arwiranews.com) Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh beberapa perusahaan diberbagai perusahaan ditanah air ditengarai banyak dilakukan di tengah iklim usaha yang memburuk akibat wabah Covid-19. PHK sepihak tersebut tidak melalui prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

Pendiri Eko Wiratno Research and Consulting(EWRC), Eko Wiratno minta pemerintah harus menindak tegas  perusahaan yang melakukan PHK sepihak.  “Buruh yang kena PHK tanpa pesangon tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, Jika ada PHK sepihak maka perusahaan itu harus ditindak tegas”, tandasnya. Karena sudah merugikan buruh yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai buruh.

 

Selain itu Pandemi Covid 19 membuat perekonomian Indonesia kalang kabut, baik ekonomi skala kecil maupun skala besar. Keseriusan pemerintah dalam menangani dampak wabah Covid-19 harus dibuktikan secara nyata untuk kembali menggairahkan ekonominya. Misalnya saja dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai(BLT) data harus benar-benar valid sehingga tidak ada gejolak dimasyarakat bawah, Kartu Prakerja yang dianggarkan Rp. 20 Triliun dana APBN  yang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini dan program pemulihan yang lainnya.

 

Namun disisi llain banyaknya pernyataan yang membingungkan yang kerap dilontarkan beberapa menteri di pemerintahan Jokowi memberikan sinyal pemerintah kurang sigap, serius dan siap dalam penanganan wabah covid 19 ini. “Dalam kondisi darurat seperti ini pemerintah seharusnya serius dan membuat masyarakat tenang sehingga masyarakat percaya terhadap peran pemerintah menangani Covid-19,” imbuhnya.

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan