banner 468x60

Pro Kontra OJK, Ketua MPR: Dorong Pembubaran OJK, Eko Wiratno: OJK Masih Kita Butuhkan.

 Ekonomi
banner 468x60
Pro Kontra OJK, Ketua MPR: Dorong Pembubaran OJK, Eko Wiratno: OJK Masih Kita Butuhkan.

 

 

Jakarta(arwiranews.com)Wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencuat pekan lalu. Para politisi angkat suara soal wancana tersebut, dan tak ketinggalan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

 

Suara keras dari Bambang Soeatyo intinya mendorong pembubaran OJK melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) atau perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI).

 

Menurut politisi Partai Golkar ini, DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhirnya rakyat yang menjadi korban.

 

“Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam,” ujar di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Sebelumnya Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto juga mengatakan membuka opsi untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran di Bank Indonesia (BI) dan OJK.


Dito mengungkapkan evaluasi kinerja BI dan OJK harus segera dilakukan, terlebih tidak ada kepastian kapan tekanan ekonomi dari pandemi COVID-19 ini akan usai.

 

Menurut Dito, kedua lembaga regulator sistem keuangan itu dinilai terlalu lamban dalam memitigasi tekanan ekonomi akibat COVID-19. Hal itu juga termasuk dalam alotnya kesepakatan untuk berbagi beban (burden sharing) dengan pemerintah.

 

“Ada masalah leadership (kepemimpinan), leadership yang mungkin kami perlu kaji ulang, tidak apa-apalah sudah. Kalau perlu kami kocok ulang kalau memang masih seperti ini, karena banyak sangat terdampak dengan situasi saat ini, mereka seharusnya kerja extraordinary di masa seperti ini,” kata Dito.

 

Di tempat terpisah, Pendiri Eko Wiratno Research and Consulting[EWRC], Eko Wiratno, S.Sos, M.M, M.E menolak wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasannya, hal tersebut  akan memperburuk kondisi perekonomian di tanah air.

 

“Isu tentang pembubaran OJK sebaiknya tidak perlu dilanjutkan, bisa memperburuk kepercayaan pasar terhadap kondisi perekonomian kita yang tengah bertahan melawan pandemi yang belum usai ini”, ujar Eko Wiratno, kamis(16/07) kepada arwiranews.com

 

Selain wacana pembubaran OJK, beberapa tokoh dalam beberapa hari terakhir juga menyuarakan agar fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI). 

 

“Mengembalikan pengawasan perbankan OJK ke BI juga kurang pas. Dulu di bawah Kemenkeu dalam Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) dalam draf UU menjadi OJK. Kalau nanti pengawasan perbankan dimasukkan ke BI lagi itu artinya pemerintah semakin tidak bisa mengontrol perbankan, karena di bawah bank sentral yang independen”, tegas Eko Wiratno

 

Di tengah pandemi Covid-19 posisi dan peran OJK sangat krusial, terutama menyangkut hubungannya dengan BI. Eko Wiratno mengatakan perlu adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kedua lembaga negara tersebut.

 

“Menghadapi pandemi seperti saat ini lembaga seperti OJK dan BI harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, selalu siap mendengarkan, dan mencari solusi sehingga akan menenangkan masyarakat. Karena kunci dalam menghadapi situasi seperti ini masyarakat harus tenang, tidak panik, dan percaya bahwa pemerintah, OJK, dan BI tengah bekerja keras menghadapi situasi ini,” ucap Eko Wiratno.( Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/market/ ***)

 

 

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan